Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu

https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.04

Authors

Keywords:

Penyelesaian Sengketa

Abstract

In accordance with the mandate of the regulation, the dispute resolution of the regional election and election processes is delegated by the supervisory and election justice enforcement agency, namely Bawaslu. The role of Bawaslu which is so central is the hope in maintaining the fairness of the regional and general elections. The writing of this article will focus on the comparison of the dispute resolution process in the 2018 Purwakarta Regional Elections and the 2019 Simultaneous Elections. The two dispute cases in different momentum make the process of seeking legal justice in political contestation worthy of attention. The type of research in this article is normative juridical law research with a case study conducted at Bawaslu, Purwakarta Regency, West Java Province. The results of the study can be concluded that the dispute resolution process in the regional elections and elections that occurred in the Bawaslu of Purwakarta Regency was guided by the regulations and legal facts in the trial. The pair of Rustandi and Dikdik as candidates for regent whose application was rejected by the KPU and Angga and Lukmanul Hakim as candidates for DPRD members who were removed from DCT by the KPU were also a legal process that was taken up by Bawaslu to make a decision that upholds a sense of justice.

 

Keywords: Dispute Resolution, Bawaslu Purwakarta, DCT Strike

 

 

References

Febriadi, Herry. “Implementasi UU No.7 Tahun 2017 terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas PEMILU Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Jurnal Al’Adl, Vol.X, No.1, Januari 2018.

Hamimah, Siti, “Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.3, 2018.

Harun. Refly. “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.

Rahmat Bagja & Dayanto. 2020. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Sembiring, Jimly Josep. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase). Jakarta: Visi Media.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.Grasindo.

Syarbaini, Syahrial dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum Proyek. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulianto. 2019. Penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Mediasi & Adjudikasi. Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Y Witanto. 2011. Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota.

Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Putusan:

Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor Register Permohonan: 01/PS/14/1/2018.

Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor Register Permohonan: 01/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018.

Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor Register Permohonan: 02/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018.

Published

2022-07-30

How to Cite

Abidin, U., & Dulnasir, D. (2022). Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu. Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 3(2). https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.04